🎬 1️⃣ REALITA LAPANGAN YANG SERING TERJADI
“Bro, file IFC-nya udah dikirim, tapi kok beda versi sama yang di MIDP?”
“Lah, yang mana versi finalnya?”
“Gue gak tahu, kayaknya belum di-approve.”Klasik banget, kan?
Kalimat kayak gini sering banget muncul di ruang rapat proyek, apalagi pas audit BIM atau review ISO 19650.
Padahal, semua orang di tim udah ngerasa “kita udah BIM kok”.
Model 3D ada, clash detection jalan, koordinasi mingguan rutin.
Tapi begitu auditor datang dan nanya,“Mana bukti traceability versi file ini?”
“Mana protokol informasinya?”
“Mana bukti QA/QC sebelum publish ke CDE?”Langsung kering tenggorokan.
Audit gagal.Dan di sinilah banyak tim lupa:
BIM bukan cuma modeling, tapi juga tata kelola informasi.
Kalau dokumen-dokumennya gak siap, semua kerja keras digital itu gak punya bukti legal dan gak bisa dipertanggungjawabkan.
🎯 2️⃣ BIM ITU BUKAN FORMALITAS, TAPI SISTEM TRUST
Kita gak bilang ISO 19650 itu harus disembah kayak kitab suci.
Tapi juga gak bisa dianggap angin lalu.ISO 19650 pada dasarnya ngajarin satu hal:
“Kalau kamu bilang datamu benar, buktikan dengan sistem informasi yang bisa dilacak dan dipercaya.”
Masalahnya, di Indonesia banyak yang jump straight into modeling.
Langsung buka Revit, langsung kerja, langsung upload IFC.
Tapi lupa bikin struktur data dan dokumen pengelolaan informasinya.Padahal, ISO 19650-2 ini ngomongin soal bagaimana setiap informasi proyek dihasilkan, disetujui, dan dibagikan dalam Common Data Environment (CDE).
Dan pusat tanggung jawab itu ada di tangan Konsultan Perencana (Lead Appointed Party).Mereka yang seharusnya memastikan dokumen-dokumen pengendali informasi ini ada, hidup, dan konsisten.
Kalau 1 aja hilang, proyek bisa kehilangan jejak data — dan kepercayaan.
🧾 3️⃣ 12 DOKUMEN WAJIB YANG HARUS DISIAPKAN POV – KONSULTAN PERENCANA
Berikut 12 dokumen wajib berdasarkan praktik ISO 19650-2, lengkap dengan kenapa mereka penting, dan kesalahan umum di lapangan.
- Project Information Standard
Ini dokumen dasar yang menentukan format, struktur, dan penamaan file.
Contoh sederhana: bagaimana cara menamai file Revit atau IFC supaya semua tim ngerti versi mana yang terbaru.
Tanpa ini, folder proyek bisa kayak pasar malam:
Model_utama_final_baru_bener_fix_v2.rvt
😩
Padahal cuma butuh satu dokumen standar yang bilang:
Format file: .rvt, .ifc, .pdf, dsb.
Struktur folder di CDE.
Aturan revisi & versioning.
Konvensi penamaan (misal: ProjectCode_Discipline_Zone_Level_Revision).
Kesalahan umum:
Dokumen ini gak pernah disetujui oleh semua pihak, padahal dia fondasi keseragaman data.
- Project Information Production Methods and Procedures
Ini semacam SOP produksi informasi proyek.
Isinya jelasin:
Siapa yang bikin model, siapa yang review, siapa yang approve.
Workflow QA/QC sebelum upload ke CDE.
Tools & software yang digunakan.
Sering banget yang bikin cuma copy-paste dari proyek sebelumnya, tanpa disesuaikan.
Akhirnya di lapangan gak dipakai sama sekali.
Padahal, ini dokumen yang menentukan “jalur hukum” kalau ada perbedaan data antar tim.
- Information Protocol
Ini dokumen kontraktual yang sering dilupakan, padahal krusial.
Isinya tentang hak cipta, tanggung jawab, dan keamanan data proyek.
Misal:
Kalau model rusak atau diubah tanpa izin, siapa tanggung jawab?
Siapa yang punya hak atas model setelah proyek selesai?
Tanpa ini, setiap pihak bisa saling tuding kalau data salah atau hilang.
Audit ISO biasanya langsung nyari dokumen ini duluan.
- BIM Execution Plan (BEP)
The heart of BIM project.
Semua yang kerja di dunia BIM pasti tahu istilah BEP, tapi gak semua tahu cara hidupin dokumennya.
Ada dua versi BEP:
Pre-appointment BEP – disiapkan sebelum kontrak ditandatangani, buat nunjukin kesiapan tim.
Post-appointment BEP – final version setelah semua pihak setuju.
BEP itu bukan template formalitas.
Isinya harus menggambarkan bagaimana informasi akan dihasilkan, dikelola, dan dibagikan di seluruh proyek.
Banyak tim gagal di sini karena BEP-nya gak nyambung ke MIDP/TIDP.
Padahal, mereka semua harus terhubung kayak rantai digital yang utuh.
- Responsibility Matrix
Dokumen ini menjawab pertanyaan paling sering di proyek:
“Siapa yang tanggung jawab atas data ini?”
Isinya jelas:
Elemen apa → siapa yang buat → siapa yang review → siapa yang approve.
Biasanya dipecah berdasarkan fase desain dan disiplin.
Kalau gak ada ini, tanggung jawab sering kabur.
Yang modeling bilang: “Saya kira dia yang update.”
Yang koordinator jawab: “Saya pikir belum waktunya approve.”
Audit langsung gagal.
- Task Information Delivery Plan (TIDP)
Ini jadwal pengiriman informasi dari masing-masing tim.
Kayak checklist timeline digital deliverables.
Harus ada:
Jenis informasi (model, drawing, laporan).
Penanggung jawab.
Level of Information Need.
Milestone pengiriman.
Masalah klasik:
TIDP gak pernah diupdate.
Padahal proyek udah berubah timeline-nya 3 kali.
- Master Information Delivery Plan (MIDP)
Kalau TIDP itu per tim, MIDP ini gabungan besar seluruh TIDP di proyek.
Disusun oleh Lead Appointed Party (konsultan perencana utama) dan diverifikasi oleh Owner.
MIDP adalah peta jalan informasi proyek — GPS-nya seluruh data.
Kalau TIDP gak sinkron, MIDP akan menyesatkan.
Audit ISO akan nanya:
“Apakah MIDP ini mencerminkan progress real proyek?”
Kalau jawabannya “tidak”, berarti ada gap koordinasi.
- Information Delivery Risk Register
Setiap proyek punya risiko, termasuk di dunia digital.
Contoh risiko:
File telat upload ke CDE.
Versi file bentrok antar tim.
Model salah versi dipakai buat konstruksi.
Dokumen ini harus berisi:
Identifikasi risiko.
Dampak & mitigasinya.
PIC yang bertanggung jawab.
Masalahnya, banyak yang gak punya dokumen ini.
Padahal, ISO 19650 minta kita bisa nunjukin mitigasi risiko pengiriman informasi.
- Mobilization Plan
Ini bukti kesiapan tim sebelum proyek dimulai.
Biasanya isinya:
Struktur organisasi.
Infrastruktur IT.
Rencana pelatihan & uji coba sistem.
Kalau ini gak ada, auditor bisa bilang tim belum siap secara digital meskipun udah punya software lengkap.
- Reference Information and Shared Resources
Ini semacam “perpustakaan digital proyek”.
Isinya:
Template BEP, library objek, standar CAD/BIM, dataset sebelumnya.
Semua disimpan di CDE dengan status & revisi jelas.
Kesalahan umum: semua resource ini tercecer di laptop masing-masing.
Akhirnya versi model beda-beda, hasil output gak konsisten.
- QA/QC Records & Review Procedures
Kalimat sakti auditor ISO:
“Mana bukti bahwa model ini sudah direview sebelum publish?”
Jawabannya ada di dokumen ini.
Tanpa QA/QC record, model kamu dianggap belum tervalidasi — meski hasilnya bagus.
Best practice:
Gunakan sistem approval workflow di CDE.
Simpan catatan siapa yang approve dan kapan.
- Lessons Learned Report
Ini dokumen yang paling sering dilupakan.
Padahal nilainya tinggi banget buat peningkatan mutu jangka panjang.
Isinya:
Kesalahan & solusi dari proyek berjalan.
Rekomendasi buat proyek berikutnya.
Kalau gak dibuat, kesalahan akan terulang di proyek berikutnya.
Dan kita gak pernah benar-benar belajar.
⚙️ 4️⃣ KENAPA BANYAK TIM GAGAL DI AUDIT BIM?
- Mindset formalitas.
Banyak tim cuma pengen “punya dokumen” supaya checklist ISO 19650 terpenuhi, tapi gak dijalankan beneran. - Kurang CDE yang proper.
Masih simpan data di drive pribadi atau WhatsApp, gak ada version control. - BEP copy-paste.
BEP dari proyek lama diubah sedikit, padahal setiap proyek punya struktur dan scope beda. - Kurangnya koordinasi lintas tim.
MIDP gak pernah di-update bareng. - Owner belum paham perannya.
Padahal yang harus approve BEP dan MIDP adalah pihak pemilik proyek. - BIM bukan soal teknologi, tapi soal governance.
ISO 19650 cuma kerangka — manusianya yang harus disiplin.
💡 5️⃣ ADAPTASI BIM UNTUK KONTEKS INDONESIA
Jujur aja, gak semua proyek di Indonesia bisa langsung pakai sistem seperti di UK atau Australia.
Makanya perlu adaptasi cerdas.
Beberapa pendekatan realistis:
- Mulai dari CDE sederhana.
Kalau belum pakai sistem enterprise, mulai dulu dari Google Drive atau Autodesk Docs, tapi dengan aturan versioning & akses yang jelas. - Gunakan BEP sebagai living document.
Jangan cuma upload BEP di awal proyek.
Update tiap bulan sesuai kondisi nyata. - Latih semua tim soal tanggung jawab informasi.
Banyak gap bukan karena malas, tapi karena gak tahu dokumen mana penting. - Gunakan teknologi sesuai level maturitas.
BIM Level 1 pun gak masalah asal datanya tertib. - Dorong pemerintah buat regulasi lokal yang relevan.
Copy-paste ISO luar negeri gak cukup.
Harus ada pedoman lokal yang menyesuaikan realitas proyek di Indonesia.
🧠 6️⃣ BIM ITU BUDAYA, BUKAN TEMPLATE
Audit ISO 19650 gagal itu bukan akhir dunia.
Biasanya malah jadi momen paling jujur buat ngaca.
“Apakah tim kita benar-benar paham cara kerja digital, atau cuma ikut tren BIM?”
12 dokumen tadi bukan sekadar persyaratan administratif.
Mereka adalah cermin kedewasaan organisasi digital kita.
Kalau semua dokumen itu saling nyambung:
Informasi bisa dipercaya.
Keputusan bisa diambil lebih cepat.
Kolaborasi jadi lebih sehat.
Dan di situlah BIM berubah dari “tool modeling” jadi budaya kolaborasi digital yang sesungguhnya.
🤝 7️⃣ AYO BICARA JUJUR SOAL BIM DI INDONESIA
- Pernah ngalamin audit BIM atau ISO 19650? Bagian mana yang paling bikin keringetan?
- Dari 12 dokumen di atas, mana yang paling sering terlewat di proyek kamu?
- Kalau kamu jadi owner, dokumen mana yang wajib kamu minta dari tim desain?
